Digital Assets Working Group bentukan Trump baru saja merilis laporan tentang industri kripto di AS, berisi penilaian dan rekomendasi penting. Salah satu fokus utama adalah kebijakan pajak kripto, termasuk usulan untuk menutup sejumlah celah pajak yang ada.
Sikap ini terkesan mengejutkan, mengingat pendekatan laissez-faire Trump terhadap regulasi. Namun, laporan ini tidak sepenuhnya mendorong kebijakan yang lebih ketat, bahkan turut mendukung perluasan program safe harbor.
Isi Laporan Trump Soal Pajak Kripto
Hari Rabu (30/7), Gedung Putih merilis laporan yang telah ditunggu-tunggu mengenai industri kripto. Dokumen ini membahas berbagai topik, mulai dari struktur regulasi baru, dominasi dolar berbasis stablecoin, hingga isu perpajakan.
Bagian yang paling menarik perhatian adalah rekomendasi terkait pajak kripto.
- Baca Juga: 5 Altcoin Made in USA ‘Bullish’ Ini Wajib Masuk Watchlist di Q3 2025
“Departemen Keuangan dan IRS sebaiknya mengeluarkan pedoman terkait penentuan Adjusted Financial Statement Income (AFSI) sehubungan dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan atas aset investasi selain saham dan kepemilikan dalam kemitraan… untuk menjelaskan bagaimana keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan diperlakukan,” tulis laporan itu.
Walau Trump dikenal longgar dalam pendekatan terhadap industri kripto, laporan ini justru menekankan pentingnya menutup celah pajak, termasuk praktik wash sale.
Sebagai contoh, laporan ini menyarankan penutupan celah wash sale, di mana trader bisa mencatat kerugian untuk mengurangi pajak sambil membeli kembali aset yang sama. Wash sale secara eksplisit ilegal untuk saham, namun statusnya dalam kripto masih berada di area abu-abu.
Perlu dicatat bahwa wash trading kripto — yaitu manipulasi volume perdagangan — memang ilegal di AS. Namun, wash sale sebagai strategi penghindaran pajak belum diatur secara tegas.
Laporan ini dengan jelas menyarankan agar praktik ini diatur dengan kepastian hukum.
Selain itu, laporan ini juga merekomendasikan penerapan aturan mark-to-market untuk pajak kripto. Artinya, nilai aset akan dinilai berdasarkan harga pasar saat ini, bukan berdasarkan harga beli awal.
Bila holder mempertahankan token yang nilainya turun, aturan ini justru bisa menguntungkan mereka. Namun dalam skenario sebaliknya, potensi kerugian pajak akan lebih besar.
Dampak pada Stablecoin & Staking
Laporan juga menyebut bahwa stablecoin mungkin lebih mirip utang ketimbang komoditas atau sekuritas, yang bisa memicu perlakuan pajak mirip obligasi.
Selain itu, laporan ini juga menyarankan agar aktivitas staking tidak mendapatkan perlakuan pajak yang disederhanakan. Ini berarti, staker kemungkinan harus mengajukan laporan pajak yang lebih kompleks.
Namun, semua poin dalam laporan ini hanyalah rekomendasi untuk Kongres dan lembaga federal terkait. Pemerintah tidak wajib menerapkan semua rekomendasi tersebut.
- Baca Juga: Trump Sedang Kaji ‘Stimulus Check’: Akankah Pasar Kripto Meledak Seperti Tahun 2020?
Menariknya, laporan ini juga menganjurkan pelonggaran di beberapa aspek lain, termasuk perluasan program safe harbor untuk berbagai jenis trader dan aset kripto.
Meski belum bersifat mengikat, ini adalah kerangka pajak federal paling rinci untuk industri kripto sejauh ini. Dampaknya akan signifikan bagi trader ritel, dana investasi, hingga penerbit stablecoin.
Kemungkinan besar, setidaknya beberapa dari rekomendasi dalam laporan ini akan diimplementasikan.
Bagaimana pendapat Anda tentang usulan perubahan besar pada pajak kripto AS ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
