Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Minggu, 31 Agustus 2025, memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat ini digelar di tengah situasi darurat politik dan sosial akibat gelombang demonstrasi yang menuntut evaluasi terhadap anggota DPR.
Dalam sidang tersebut, disepakati sejumlah langkah tegas, termasuk pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang terlibat kontroversi serta moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025. Kebijakan ini diambil untuk memulihkan kepercayaan publik.
Presiden juga menekankan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat. Ia meminta kementerian dan lembaga membuka akses bagi publik menyampaikan masukan secara damai, namun menegaskan aparat akan bertindak tegas jika terjadi aksi anarkis. Berikut poin-poin penting dari hasil rapat tersebut.
Baca juga: Seskab: Presiden dan Menkes rapat bahas tambah dokter, bukan reshuffle
5 poin penting hasil rapat kabinet Presiden Prabowo 31 Agustus 2025
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah arahan penting usai rapat kabinet pada Minggu, 31 Agustus 2025. Berikut rangkuman poin-poin utama yang menjadi sorotan:
1. Pimpinan parpol diminta tindak tegas anggota DPR yang sembarangan
Presiden meminta pimpinan partai politik bertindak tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru dan kontroversi. Mulai 1 September 2025, partai dapat mencabut keanggotaan anggota DPR yang melanggar aturan tersebut.
2. Pemeriksaan kasus Affan harus cepat dan transparan
Presiden menegaskan proses pemeriksaan terhadap petugas yang melakukan pelanggaran dalam kasus Affan harus dilaksanakan secara cepat, terbuka, dan dapat diakses publik.
3. Evaluasi tunjangan DPR dan moratorium kunjungan ke luar negeri
Pimpinan DPR diminta mengevaluasi besaran tunjangan anggota DPR serta memberlakukan moratorium atau penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.
Baca juga: Istana: Isi rapat Presiden soal Danantara bahas program tiap menteri
4. Semua kementerian/lembaga hingga DPR harus buka ruang aspirasi
Presiden meminta pimpinan DPR dan seluruh kementerian/lembaga mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk berdialog langsung serta menerima masukan maupun koreksi secara terbuka.
5. Polisi harus menjadi pelindung masyarakat
Presiden mengingatkan aparat kepolisian untuk fokus melindungi masyarakat serta fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat.
Dengan demikian, rapat tersebut menegaskan bahwa stabilitas nasional menjadi prioritas utama. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong kebangkitan ekonomi di tengah situasi yang menantang. Pemerintah menilai, tanpa stabilitas, agenda pembangunan dan pemulihan ekonomi tidak akan berjalan optimal.
Presiden menutup arahannya dengan pesan agar seluruh elemen bangsa menjaga persatuan. Ia berharap kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terus diperkuat demi mewujudkan masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca juga: Presiden Prabowo rapat dengan Luhut, beri arahan DEN jaga pertumbuhan
Baca juga: Prabowo apresiasi penurunan drastis kasus Karhutla
Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
